E-Commerce Terhadap PP 82 Tahun 2012
Berikut ini merupakan tabel berisi penjelasan mengenai beberapa e-commerce yang terdapat di indonesia yang telah memenuhi ketentuan daripada PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 38 ayat 3, pasal 49, dan pasal 51 ayat 1b.
Adapun penjelasan daripada pasal di atas adalah sebagai berikut :
Pasal 38 ayat 3
(3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kerahasiaan;
b. integritas;
c. ketersediaan;
d. keautentikan;
e. otorisasi; dan
f. kenirsangkalan.
Pasal 49
(1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
(2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.
Pasal 51
(1) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:
a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
Adapun penjelasan daripada pasal di atas adalah sebagai berikut :
Pasal 38 ayat 3
(3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kerahasiaan;
b. integritas;
c. ketersediaan;
d. keautentikan;
e. otorisasi; dan
f. kenirsangkalan.
Pasal 49
(1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
(2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.
Pasal 51
(1) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:
a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
E-Commerce
|
Pasal 38 ayat 3
|
Pasal 49
|
Pasal 51
|
Keterangan
|
|||||||||
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1b
|
||
Shopee
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
Ketiga
online shop tersebut yakni Shopee, Lazada, dan Bukalapak telah memenuhi ketentuan
yang terdapat pada pasal 38 ayat 3, pasal 49, dan pasal 51 PP 82/2012. Sehingga
ketiga online shop tersebut aman dan memberikan kemudahan dalam berbelanja.
|
Lazada
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
Bukalapak
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|

Komentar
Posting Komentar